KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap memperjuangkan dana kurang bayar sekitar Rp3 triliun kepada pemerintah pusat. Langkah itu diambil di tengah tekanan fiskal yang membuat sejumlah program pembangunan daerah ikut terdampak.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim. Dalam waktu dekat, rombongan akan mengajukan audiensi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Sebagaimana yang kita ketahui, Kutai Kartanegara memiliki dana kurang bayar lebih kurang Rp3 triliun. Itu yang coba kita perjuangkan bersama,” kata Aulia di Rumah Jabatan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Aulia, dana tersebut merupakan hak daerah yang diharapkan dapat segera direalisasikan pemerintah pusat. Selain dana kurang bayar, Kukar juga mencatat dana lebih bayar sekitar Rp600 miliar yang turut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut.
Aulia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini bergantung pada tiga sumber utama, yakni transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, seluruh kepala daerah di Kaltim juga membahas berbagai strategi untuk mengoptimalkan setiap sumber pendapatan.
“Rencana kita akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bisa didapatkan,” ujarnya.
Selain memperjuangkan dana transfer, pemerintah daerah juga mengevaluasi potensi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Aulia berharap kolaborasi antarkepala daerah di Kaltim dapat menghasilkan solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Hingga kini, jadwal audiensi dengan Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian dari Gubernur Kalimantan Timur yang sedang membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Sampai sekarang kami menunggu kabar dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita bisa menyampaikan langsung kondisi daerah kepada Kementerian Keuangan,” tuturnya. (fjr)
