BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis berupa jalan pendekat antarwilayah untuk mendukung konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan jalan menjadi prioritas utama dalam mendongkrak efisiensi jarak tempuh, waktu, serta biaya logistik dari berbagai kabupaten/kota ke kawasan IKN.
“Dari total proyeksi PAD Kaltim tahun 2025 sebesar Rp10 triliun, sekitar Rp8,4 triliun atau 84 persen berasal dari pajak masyarakat. Dana inilah yang kita gunakan untuk membangun konektivitas menuju IKN,” ujar Rudy saat menghadiri penyerahan penghargaan Jospol dan insentif bagi guru, marbot, serta penjaga rumah ibadah non-muslim di BSCC Dome, Balikpapan, Rabu (17/9/2025).
Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan jalan pendekat dari Kutai Barat ke IKN melalui Sotek, perbatasan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Jalan ini akan memangkas jarak dari semula 300 kilometer menjadi hanya 103 kilometer.
Selain itu, jalur alternatif Kutai Timur–Berau di pesisir juga tengah dibangun. Jalur ini akan mempersingkat jarak perjalanan dari 250 kilometer melalui jalur Wahau menjadi hanya 37,5 kilometer.
“Ini bukan hanya soal efisiensi jarak, tapi juga efisiensi logistik, waktu, dan biaya. Masyarakat di wilayah hulu kini bisa lebih mudah mengakses IKN,” tegas Rudy.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, rata-rata biaya logistik antardaerah di Kalimantan mencapai Rp2.000 per kilometer per ton barang. Dengan pemangkasan jarak hingga ratusan kilometer, biaya distribusi barang diyakini bisa ditekan secara signifikan.
Rudy juga mengapresiasi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tak lepas dari kontribusi pajak daerah.
“Tarif pajak kendaraan bermotor di Kaltim saat ini adalah yang terendah di Indonesia, hanya 0,8 persen. Pajak bahan bakar pun relatif rendah, 5 persen untuk kendaraan umum/subsidi dan 7,5 persen untuk kendaraan industri, lebih kecil dari rata-rata provinsi lain yang mencapai 10 persen,” jelasnya.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal pro-rakyat dan pembangunan infrastruktur yang masif, Rudy optimistis Kaltim mampu menjadi penyangga utama IKN secara efektif dan berkelanjutan. (Zu)
