SAMARINDA – Kekhawatiran soal pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 tak akan memengaruhi keberlangsungan program andalan Pemerintah Provinsi, Gratispol.
Program unggulan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu dipastikan tetap berjalan untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Masuk program prioritas. Sesuai arahan Pak Gubernur,” ujar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Dasmiah, beberapa waktu lalu. Ia memastikan Gratispol Pendidikan Tinggi, yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, telah teranggarkan dan aman dari rencana efisiensi.
Koordinasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim pun telah rampung. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar layanan pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan meski APBD ditekan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan Gratispol Kesehatan yang menanggung BPJS Kesehatan untuk warga Kaltim juga tak akan terganggu.
“Program ini aman-aman saja. Tidak terganggu,” katanya saat rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim pada 4 September lalu.
Diluncurkan sejak Februari 2025, Gratispol Kesehatan dirancang untuk menjangkau seluruh warga, termasuk mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan atau yang kepesertaannya tidak aktif. Proses pendaftaran pun dibuat sederhana: warga cukup mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai kartu BPJS, lalu pihak FKTP mengurus pengajuan ke Diskes.
Saat ini, ada 705 fasilitas kesehatan di Kaltim yang telah bekerja sama dengan BPJS, mulai dari rumah sakit, klinik, hingga puskesmas.
“Jika ada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari pusat yang terdampak efisiensi, Gratispol siap menampung agar masyarakat tetap memiliki jaminan kesehatan,” tegas Jaya. (*/Zu)
