SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyebut realisasi pendapatan daerah APBD 2025 mencapai 92 persen. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Rudy Mas’ud dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Senin (30/3/2026).
Rudy menjelaskan bahwa LKPj Tahun 2025 disusun berdasarkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2025–2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Secara teknis, penyusunan LKPj juga mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. Selain itu, dokumen ini turut memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kaltim terhadap LKPj tahun sebelumnya, yakni Tahun 2024.
Dari sisi kinerja keuangan daerah, Rudy memaparkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp19,149 triliun dan terealisasi Rp17,735 triliun atau mencapai 92,61 persen.
“Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ujarnya.
Sementara itu, belanja daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp21,696 triliun, dengan realisasi mencapai Rp19,372 triliun atau sebesar 89,28 persen. Alokasi belanja tersebut difokuskan pada empat jenis utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Lebih lanjut, Rudy juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan daerah yang mencakup empat tujuan dan sebelas sasaran strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula pelaksanaan program unggulan Gratispol dan Jospol, yang dijalankan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kedua program tersebut memiliki target anggaran sebesar Rp3,584 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,057 triliun. Capaian kinerja fisik tercatat sebesar 90,76 persen, sementara capaian keuangan mencapai 85,26 persen. (xl)
