SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto menggelar rapat monitoring penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, Minggu (11/5/2025), di Kantor Gubernur Kaltim.
Rapat ini digelar untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung iklim investasi menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ormas seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan justru menimbulkan keresahan melalui praktik premanisme,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.
Ia menyoroti adanya dinamika sosial di lapangan yang mengindikasikan keterlibatan sejumlah ormas dalam aktivitas menyimpang. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu ketertiban, merusak citra daerah, dan menurunkan kepercayaan investor.
“Keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, dan tetap berlandaskan hukum,” ujarnya.
Deputi Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mencegah penyimpangan peran ormas yang bisa mengancam stabilitas politik dan keamanan daerah.
Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, termasuk Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltim, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan ormas dari berbagai wilayah.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Sufian Agus, di mana sejumlah ormas menyampaikan pandangan dan komitmen mereka dalam menjaga keamanan daerah.
“Forum ini momentum penting untuk konsolidasi dan sinergi semua pihak dalam menyusun langkah penanganan yang tepat, terukur, dan berkeadilan,” tutup Gubernur. (zu)
