BALIKPAPAN – Proyek pengembangan Kilang Balikpapan atau Refinery Development Master Plan (RDMP) telah mencapai 99 persen. Pemerintah menyebut proyek yang ditujukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) itu tinggal menyelesaikan sejumlah pekerjaan teknis sebelum beroperasi optimal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pekerjaan yang tersisa berupa penyempurnaan dan penyesuaian peralatan baru.
“Untuk RDMP keseluruhan sudah 99 persen, sudah selesai. Cuman apa ya, perintil-perintilnya lah, biasalah barang baru kan. Barang baru itu kan ada karet-karetnya, kira-kira begitulah. Tapi insyaallah kita akan selesaikan,” kata Bahlil saat meninjau Kilang Balikpapan, Kamis (22/10/2026).
Di tengah penyelesaian proyek tersebut, Bahlil memastikan stok BBM nasional masih aman dan berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.
Stok Pertalite disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 16–18 hari. Sementara itu, persediaan BBM nonsubsidi dengan angka oktan RON 92, 95, dan 98 berada di atas 20 hari. Adapun kebutuhan solar nasional diklaim telah terpenuhi tanpa impor.
Ketersediaan BBM di Kalimantan juga disebut relatif setara dengan rata-rata nasional.
Meski stok dinyatakan aman, Bahlil meminta Pertamina memastikan distribusi berjalan lancar, terutama untuk BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pengawasan penyaluran akan diperkuat bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, untuk menindak praktik penimbunan.
Salah satu kendala distribusi muncul di Kalimantan Barat. Bahlil menyebut fenomena El Nino menyebabkan pendangkalan Sungai Kapuas sehingga pengiriman BBM sempat terganggu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pertamina menggunakan kapal sebagai tempat penyimpanan terapung (floating storage). BBM kemudian disalurkan ke daerah tujuan melalui jalur darat.
Di sisi lain, RDMP Balikpapan diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan energi nasional setelah beroperasi penuh. Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi 7,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp126 triliun ini ditargetkan mampu memenuhi 22–25 persen kebutuhan BBM nasional.
Kehadiran kilang tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan produksi BBM dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri. (zu)
