KUTAI KARTANEGARA – Peran organisasi kemasyarakatan dalam mengawal pembangunan daerah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama Ormas Remaong Kutai Menamang (RKM) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Banmus DPRD, Senin (15/12/2025).
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Dia menilai partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiganya kami jalankan untuk memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yani.
Dalam forum tersebut, DPRD Kukar juga mendorong keterlibatan aktif Ormas daerah dalam pengawasan pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan ormas dinilai strategis untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pengusaha lokal.
Selain membahas pengawasan pembangunan, silaturahmi ini juga dimanfaatkan untuk klarifikasi sejumlah isu. Ketua DPRD Kukar menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian pesan moral kepada masyarakat, khususnya kepada ormas.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD dalam menjunjung kebebasan pers, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan akurasi pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik.
Sementara itu, Ketua Umum RKM Kadir, didampingi Ketua DPC RKM Kukar Jordi, menyatakan dukungan terhadap langkah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar yang membuka ruang kolaborasi dengan ormas daerah. Menurutnya, ormas siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan dan mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja serta pengusaha lokal.
“Ormas daerah siap bersinergi dan berkontribusi positif demi pembangunan Kukar yang adil dan berkelanjutan,” ujar Kadir.
Perwakilan OPD yang hadir, di antaranya dari Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.
Evaluasi ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program pembangunan ke depan, terutama di sektor infrastruktur, perumahan, kawasan permukiman, dan layanan dasar masyarakat. (fjr)
