KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta data Program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat sasaran. Hal ini ditegaskan saat memimpin rapat koordinasi teknis Pendampingan PKH di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Kamis (28/7/2022).
Edi menegaskan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kukar agar membuat rencana aksi pada program kegiatan tersebut diuraikan secara rinci data keluarga prasejahtera. Supaya bisa masuk dalam APBD perubahan.
“Ini adalah tantangan bagi Dinsos agar bisa melakukan perubahan pola kerja lama ke baru, bagaimana mengelola pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi,” pesan orang nomor satu di Kota Raja itu.
Pihaknya meminta agar dapat mengoptimalkan pola kerja, sehingga bisa optimal juga dalam melakukan pekerjaannya.
”Seperti menghadirkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan hadir bersama dengan Tim Pendamping sosial PKH agar ada kesesuaian data dalam verifikasi. Jangan selesai di surat edaran saja, harus ada konsep kerjanya dan dijalankan di lapangan,” tuturnya.
Menurut Edi, dalam pemutakhiran data untuk keluarga prasejahtera program PKH Kukar, perlu adanya optimalisasi peran pendamping PKH bisa terwujud. Dan tidak terlepas dari peran Dinsos sebagai leading sektornya berkaitan dengan verifikasi data.
“Verifikasi data ini sangat penting dari peran-peran yang sudah ditetapkan bersama,” tegasnya.
Edi menyebutkan Kecamatan yang menjadi lokus adalah Samboja, Tenggarong, Loa Janan, Muara Kaman, lokasi yang layak dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian memperhatikan angka presentasi dan kondisi dalam masyarakat maka Kecamatan Marang Kayu, Anggana, Muara Wis, Kenohan, Sangasanga dan Muara Kaman juga layak dipertimbangkan sebagai lokasi prioritas kemiskinan.
”Bukan berarti Kecamatan lain tidak ditangani, namun fokus kerja kita dalam jangka pendek ini pada kecamatan yang disebutkan ini dahulu,” paparnya.
Kepala Dinsos Kukar Hamly menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan penajaman penanggulangan kemiskinan. Agar program-program kemiskinan bisa terintegrasi berkolaborasi terorganisasi ke seluruh stakeholder OPD dan pihak ketiga. Seperti dari TJS, program CSR, lembaga keuangan masyarakat lainnya.
Sesuai arahan Bupati, sebut Hamly, Dinsos akan menyampaikan hasil pendataan tersebut kepada OPD terkait yang memerlukan data. Sehingga bisa memberikan bantuan sesuai data yang telah tersedia. Dengan adanya data orang di bawah garis kemiskinan akan dibantu sesuai dengan umur.
”Jika usia lansia cukup diberikan bantuan, jika masih muda akan diberikan pelatihan untuk menaikkan taraf hidup mereka atau memberikan modal usaha dalam bentuk program-program dari Dinas terkait,” jelasnya.
Dari data yang ada, PKH berjumlah 14.108 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi data terakhir penyaluran bantuan Kementerian Sosial.
”Program ini bisa terlaksana sehingga pelayanan kepada keluarga pra sejahtera bisa tersampaikan hingga angka kemiskinan di Kukar bisa menurun. Untuk itu perlunya validasi data di lapangan agar semua tepat sasaran,” pungkasnya. (zu)
