JAKARTA – Pariwisata di Berau bisa menjadi contoh dalam menangkap momentum pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
“Penerbangan ke Kalimarau Berau sebagai salah satu destinasi unggulan di Kaltim sudah bertambah. Selain itu, tahun 2023 Kabupaten Berau akan terima anggaran perawatan jalan dari Tanjung Redeb hingga Talisayan. Tentu dukungan amenitas dan fasilitas ini sangat membantu perkembangan wisata Berau,” terangnya.
Legislator Senayan asal daerah pemilihan (dapil) Kaltim ini menilai adanya korelasi antara pencabutan PPKM dengan peningkatan capaian pariwisata Indonesia pada tahun 2023. Kata dia, terdapat tiga faktor dalam pencabutan PPKM yang bisa mendorong geliat pariwisata.
Pertama, pencabutan PPKM berarti pembebasan mobilitas masyarakat serta kuota destinasi wisata, tentu hal ini meningkatkan minat wisatawan. Kedua, secara psikologi, masyarakat pada umumnya telah haus akan berwisata selama beberapa tahun terakhir.
Ketiga, pencabutan PPKM menyiratkan pemerintah telah berhasil menangani Covid-19. Hal ini meningkatkan rasa aman pada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
“Karenanya, dicabutnya PPKM dapat disikapi sebagai momentum tepat untuk melepas dahaga wisata para wisatawan,” ungkap perempuan yang pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata DPR RI ini.
Menurut Hetifah, tanpa langkah cerdas, pelaku wisata dapat kehilangan momentum ini. Maka dari itu dia memaparkan ada empat langkah yang harus diperhatikan para pelaku usaha wisata. Pertama, tren wisata kini sangat memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan sehingga standar CHSE harus diimplementasikan dengan baik.
Kedua, pemasaran paket wisata harus betul-betul memanfaatkan sosial media mengingat semakin bergantungnya masyarakat terhadap info dari dunia digital. Ketiga, fasilitas dan amenitas yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti fasilitas MCK, hotel, tempat ibadah, restoran, tempat oleh-oleh, hingga sarana transportasi.
Keempat, di era persaingan setelah Covid-19 ini, inovasi produk-produk wisata harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar.
Hetifah juga berharap berbagai pihak dapat menyelaraskan kebijakan dan menginformasikannya secara utuh kepada masyarakat. Pasalnya beberapa waktu lalu sempat terjadinya ketidakpastian harga tiket ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur yang mempengaruhi minat para wisatawawan asing bahkan banyak yang jadi membatalkan perjalanannya.
Hal itu dianggap merugikan pelaku usaha lokal. Namun dirasa perlu oleh pemerintah sebagai bentuk konservasi cagar budaya dan alam.
“Hendaknya, dalam menangkap momentum paska PPKM ini, tidak ada kesimpangsiuran kebijakan dan informasi lagi,” pungkas legislator Fraksi Partai Golkar ini. (xl)
