SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim membuka peluang kerja sama dengan Jepang dalam pengelolaan sampah laut. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Rina Juliati.
Kata dia, sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia maupun dari proses alam yang belum bernilai ekonomis. Biasanya berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, pasar, dan sebagainya.
Sementara untuk sampah laut, biasanya berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke laut maupun sampah yang berasal dari kegiatan di laut itu sendiri.
“Dalam hal ini, Pemprov Kaltim melalui DLH terus berkomitmen pada pengelolaan sampah laut. Baik dengan melakukan pemantauan hingga penanganan sampah laut,” ungkap Rina.
“Pemprov Kaltim bahkan berencana akan menjalin kerja sama dengan Jepang untuk pengelolaan sampah laut yang lebih baik,” sambungnya.
Disampaikan Rina, pertemuan pertama Pemprov Kaltim dengan Tim Japan Nus Co.Ltd (Janus) sudah dilakukan pada 17 Mei 2023 lalu. Janus sendiri merupakan konsultan swasta dari negeri sakura yang bergerak di bidang energi, ilmu sosial, serta lingkungan yang bertujuan memberikan solusi untuk masalah lingkungan yang terjadi dalam skala global.
“Kami telah melihat paparan presentasi mereka mengenai rencana kerja sama dengan Indonesia. Khususnya dengan Kaltim, terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah laut serta kelestarian mangrove,” terangnya.
DLH Kaltim sendiri, sebut Rina, menyambut baik peluang kerja sama ini. Apalagi Kaltim juga memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas. Sehingga perlu upaya pelestarian agar fungsi mangrove tetap terjaga.
Dijelaskan, permasalahan sampah laut masih menjadi isu utama yang dihadapi oleh seluruh dunia. Bagi negara maritim seperti Indonesia, pengelolaan sampah laut menjadi prioritas yang harus dituntaskan. Termasuk di Kaltim yang berdekatan langsung dengan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II). (xl/advdiskominfokaltim)
