KUTAI KARTANEGARA – Banyaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada 2022 lalu senilai Rp2,3 triliun menjadi atensi Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Dia mengingatkan pemerintah agar hal ini tidak terulang kembali.
Politikus Golkar ini menambahkan DPRD juga akan membantu mengawasi proses berjalannya belanja APBD tahun 2023. Kata dia, terjadinya Silpa di Kukar tiap tahun diakibatkan proyek besar yang dilelang namun baru rampung penyelesaiannya pada akhir tahun.
“Penting untuk dievaluasi. Kalau ada kegiatan besar, OPD langsung ambil tindakan agar saat awal tahun ini itu direalisasikan lelang kegiatannya. Jadi tidak menumpuk di pertengahan tahun, jadi sering enggak maksimal kalau akhir tahun,” kata Rasid.
Dia mencotohkan proyek pembangunan yang berpotensi terhambat, dengan faktor kelangkaan material bangunan. Apalagi saat ini pembangunan fisik berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rasid meyakini Kukar bisa tidak kebagian material pembangunan. Otomatis hal ini akan membuat proyek besar di infrastrukur hingga pembangunan rumah sakit dapat terhambat.
“Di Kukar sudah mulai kekurangan (material bangunan). Ini harus dipikirkan lagi oleh dinas terkait untuk menjadi prioritas,” pungkasnya. (zu)
