Musrenbang Samboja Barat Digelar, Bahas 10 Usulan Prioritas Pembangunan

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Kamis (20/2/2025) lalu. Kegiatan di Pemancingan Widuri, Samboja Barat ini dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh perangkat kecamatan, lurah, ketua RT, serta berbagai lembaga masyarakat.

Selain itu, turut hadir anggota DPRD Kukar dari berbagai fraksi, antara lain Faridah dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasrullah dari Fraksi PAN, dan Hamdiah dari Fraksi Nasdem.

Camat Samboja Barat Burhanuddin menyampaikan, sebelum Musrenbang ini dilaksanakan, pihaknya telah menggelar pra-Musrenbang. Guna merumuskan berbagai usulan prioritas pembangunan di wilayahnya.

“Dalam pra-Musrenbang, telah dirumuskan 10 skala prioritas pembangunan. Usulan ini kemudian kami sampaikan dalam Musrenbang untuk ditindaklanjuti oleh Bappeda,” ujar Burhanuddin, pada Jumat (21/2/2025).

Adapun beberapa usulan prioritas yang disampaikan dalam Musrenbang ini antara lain pembangunan kantor Lurah Sungai Merdeka dan kantor Desa Tani Bakti. Yang dinilai mendesak guna meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama, dengan usulan pengaspalan jalan yang menghubungkan Kelurahan Salok Api Darat dan Salok Api Laut. Serta peningkatan kualitas jalan di KM 28 yang selama ini menjadi akses vital bagi warga.

Selain jalan, pengembangan fasilitas pemerintahan juga diusulkan melalui pembangunan sarana dan prasarana di Kantor Camat Samboja Barat.

“Sektor keagamaan juga menjadi perhatian, dengan adanya rencana lanjutan pembangunan Masjid Annas Argosari,” ungkap Burhanuddin.

Beberapa proyek peningkatan jalan lainnya juga diusulkan, seperti lanjutan peningkatan jalan yang menghubungkan Argosari dan Amburawang Laut, serta lanjutan semenisasi jalan di wilayah Margomulyo.

Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut masih menunggu proses penganggaran dari instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau dinas lainnya yang berwenang menentukan alokasi anggaran.

“Kami sangat berharap agar usulan ini dapat disetujui dan segera mendapatkan pendanaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/fjr)