Puluhan Massa Gelar Demonstrasi di Balikpapan Tuntut Kebijakan Berpihak pada Rakyat

BALIKPAPAN – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak kembali menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Balikpapan, Jumat (28/2/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat serta berbagai permasalahan daerah yang belum terselesaikan.

Koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Kota Minyak Tion menyampaikan, aksi ini merupakan respons terhadap situasi kritis yang terjadi di Indonesia, khususnya di Balikpapan, dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, diperlukan sikap tegas dan langkah kolektif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Berangkat dari situasi kritis yang ada di Indonesia dan juga di Kota Balikpapan dalam beberapa waktu terakhir, kami melihat perlunya sikap tegas yang harus diambil bersama sebagai langkah kolektif,” ujar Tion saat memberikan keterangan kepada Komparasinews.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Kota Minyak menyampaikan sepuluh tuntutan utama. Di antaranya mendesak Presiden mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena dianggap menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, mndesak Presiden menghentikan program kerja MBG, yang dinilai menjadi beban besar bagi anggaran negara, menolak RUU Minerba, terutama terkait pemberian izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM.

Kemudian meminta pemerintah untuk memenuhi hak kesejahteraan tenaga pengajar di Indonesia. Mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mendorong pemerintah pusat menyelesaikan dampak pembangunan PSN Jalan Tol IKN–Balikpapan. Meminta Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan serta mempertegas sanksi terhadap kendaraan berat atau truk tronton yang melanggar jam operasional, khususnya di Muara Rapak.

Tuntutan lainnya yaitu mendesak tindakan tegas terhadap trailer dan tronton yang parkir di bahu jalan dari kilometer 8 hingga 15. Menuntut penyelesaian masalah banjir di Balikpapan, yang hingga kini masih menjadi permasalahan utama bagi warga, dan meminta pemerintah menyediakan air bersih bagi seluruh masyarakat Balikpapan.

Tion berharap Pemkot Balikpapan dapat bersikap tegas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat serta turut mengawal tuntutan tersebut hingga terealisasi.

“Kami juga mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan kota, terutama isu-isu yang mendesak dan krusial,” tegasnya dalam demonstrasi yang berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian ini. (fjr)