KUTAI KARTANEGARA – Meski pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) anjlok akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga mencapai 76 persen, DPRD Kukar memastikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal menegaskan, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN tidak akan dikurangi sedikit pun, meskipun kondisi fiskal tahun depan cukup berat.
“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tetapi kita justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian. Itu pemotongan sekitar 76 persen. Tetapi kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” kata Andi usai rapat bersama OPD di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, DPRD Kukar berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan ASN, terutama di tengah tekanan keuangan akibat penurunan pendapatan daerah.
“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan jadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja dengan maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” ujarnya.
Andi mengungkapkan, sejumlah daerah lain sudah mulai memangkas TPP sebagai langkah efisiensi. Namun Kukar, katanya, masih bisa menjaga stabilitas anggaran selama pengelolaan keuangan dilakukan hati-hati dan efisien.
Dia juga mengapresiasi Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Sekda Rendi Solihin yang dinilainya bijak dalam mengambil keputusan fiskal di tengah keterbatasan. Meski APBD Kukar turun dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp4–5 triliun, pemerintah daerah tetap berpihak pada kesejahteraan aparatur.
“Situasi ini pahit bagi kita semua, tapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” tuturnya.
Andi menambahkan, stabilitas kinerja ASN menjadi kunci dalam menjaga pelayanan publik tetap optimal. Karena itu, DPRD memastikan alokasi untuk TPP tetap terjaga sebagai bentuk penghargaan atas kinerja aparatur.
Dia juga mengingatkan agar ASN tidak mudah terpengaruh isu liar mengenai pemotongan TPP yang sempat beredar di media sosial.
“Semangat saja, tetap bekerja baik. Kukar ini daerah kuat, kita punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, insyaallah aman,” ujarnya.
Pihaknya akan terus mengawal pembahasan APBD bersama pemerintah daerah agar pos-pos belanja prioritas seperti gaji dan tunjangan tetap aman.
“Kita jaga bareng-bareng, karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” pungkas Andi Faisal. (fjr)
