KUTAI KARTANEGARA – Meskipun dinamika politik nasional kembali memunculkan wacana Pilkada melalui DPRD, PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) memilih bersikap tenang. Ketua DPC Rendi Solihin menyatakan bahwa perdebatan pusat tidak otomatis membuat daerah berada dalam posisi genting.
Menurutnya, konfigurasi politik di tingkat daerah justru menjadi faktor penentu siapa yang akan memimpin Kukar ke depan, terlepas dari mekanisme pemilihan yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat.
Rendi menyebut, perdebatan mengenai kemungkinan Pilkada dikembalikan ke DPRD adalah bagian dari proses politik nasional. Dia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada pada mekanisme kolektif-kolegial di DPR RI, bukan satu partai atau kelompok tertentu.
“Di DPR itu keputusan diambil secara kolektif-kolegial. Tidak bisa satu partai saja yang menentukan. Kalau suara terbanyak mendukung, ya seyogyanya yang lain mengikuti,” ujar Rendi di Kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Rabu (7/1/2025).
Meski PDI Perjuangan secara nasional menolak Pilkada melalui DPRD, Rendi menilai sikap tersebut harus dipahami dalam konteks pembahasan yang masih berlangsung. Ia menekankan, peta kekuatan fraksi di DPR akan sangat memengaruhi hasil akhir.
“Kalau pada akhirnya 70–80 persen fraksi mendukung Pilkada dipilih DPRD, saya yakin PDI Perjuangan juga akan mengikuti. Tidak mungkin tidak, karena yang didengar bukan satu partai, tetapi seluruh fraksi,” ucapnya.
Di sisi lain, Rendi memastikan bahwa PDI Perjuangan Kukar tetap percaya diri menghadapi segala kemungkinan. Dengan 16 kursi di DPRD Kukar, dia menyebut partainya sangat terbuka untuk membangun koalisi yang konstruktif jika skema Pilkada berubah menjadi pemilihan oleh legislatif.
“Di Kukar kami tidak terlalu khawatir. PDI Perjuangan punya 16 kursi. Kalau misalnya Pilkada dipilih DPRD, kami hanya perlu membangun koalisi dan sinergi dengan teman-teman fraksi lain. InsyaAllah,” katanya.
Rendi menegaskan bahwa yang terpenting dari seluruh wacana tersebut adalah memastikan setiap keputusan tetap berpihak pada masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Dia mengingatkan bahwa perubahan sistem Pilkada, apapun bentuknya, semestinya tidak mengaburkan tujuan utama politik. (fjr)
