KUTAI KARTANEGARA – Aliansi Mahasiswa Unikarta Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (2/3/2026). Mereka membawa dua tuntutan utama yakni perbaikan infrastruktur jalan secara merata dan penertiban aktivitas truk hauling yang dinilai merusak jalan umum.
Puluhan mahasiswa hadir dalam aksi tersebut. Suasana sempat memanas ketika massa berusaha masuk ke area kantor bupati untuk meminta kehadiran Bupati Kukar, namun tidak berhasil karena bupati tidak berada di tempat.
Koordinator Lapangan Aksi Ibnu Sayyaf Sabililhaq mengatakan, kekecewaan muncul karena bupati kembali tidak menemui massa aksi.
“Untuk aksi hari ini kami cukup kecewa. Tuntutan kami adalah perbaikan infrastruktur jalan, terutama di daerah hulu dan hilir yang jalannya masih sangat buruk. Banyak kecelakaan terjadi karena jalan berlubang,” ujarnya saat diwawancarai usai aksi.
Selain itu, mahasiswa menyoroti aktivitas truk hauling yang menggunakan jalan umum dan diduga mempercepat kerusakan ruas jalan di sejumlah wilayah. Mahasiswa juga mendesak agar Pemkab Kukar tidak hanya fokus membangun fasilitas, tetapi memastikan perawatan berkala dilakukan.
“Fasilitas daerah itu tidak bisa hanya dibangun. Harus dirawat dan dikelola dengan baik. Kalau tidak, masalahnya makin panjang,” ucap Ibnu.
Dia menilai akar persoalan infrastruktur berkelindan dengan persoalan lain seperti pendidikan, yang disebut masih timpang antara desa dan kota. Ibnu menyebut bahwa dalam beberapa aksi yang pernah digelar, Bupati Kukar tidak pernah menemui mahasiswa secara langsung.
“Kami sangat kecewa. Berkali-kali aksi, tidak pernah sekalipun bertemu bupati. Tadi perwakilan Pemkab hanya bilang menyesuaikan jadwal. Setiap aksi kami selalu zonk,” tegasnya.
Soal surat pemberitahuan aksi yang disebut baru masuk sehari sebelumnya, Ibnu membenarkan. Namun ia menilai hal itu bukan alasan untuk tidak hadir. Mahasiswa menyatakan akan kembali melayangkan surat permohonan audiensi dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Jika tidak direspons, mereka membuka peluang untuk menggelar aksi lanjutan. “Hasil dialog tadi nihil. Karena itu kami akan masukkan surat lagi untuk meminta bertemu langsung dengan bupati,” kata Ibnu.
Sementara itu Kabag Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana menyampaikan apresiasi terhadap aksi mahasiswa. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyuarakan aspirasi. Pengawalan seperti ini penting agar pemerintah tidak lalai,” ucapnya.
Namun, dia menjelaskan bahwa ketidakhadiran bupati bukan bentuk penghindaran. Melainkan karena sedang berada di Jakarta terkait urusan anggaran dan pembangunan daerah.
“Beliau sedang berjuang untuk Kutai Kartanegara. Bagaimana anggaran pusat bisa turun agar program-program bisa terlaksana,” katanya.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba masuk ke ruang bupati untuk mencari kehadiran kepala daerah tersebut. Yani menyebut situasi itu wajar selama tidak berujung anarkis.
“Namanya menyuarakan aspirasi, kadang ada berbagai cara agar mendapat perhatian. Yang penting semuanya terkendali,” ujarnya.
Yani menegaskan, pengamanan yang terlihat di lapangan bukan untuk membatasi massa, melainkan prosedur standar.
Menanggapi rencana mahasiswa yang mengancam akan menggelar aksi lanjutan, Yani menyatakan Pemkab Kukar terbuka untuk dialog, namun perlu penyesuaian jadwal dengan bupati.
“Kalau memang perlu berdialog, nanti kita jadwalkan dengan Pak Bupati. Silakan sampaikan masukan dengan cara yang baik,” katanya.
Yani juga mengingatkan bahwa tidak semua isu yang disuarakan mahasiswa berada dalam kewenangan Pemkab Kukar.
“Ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Tapi gerakan mahasiswa ini bisa membantu menyuarakan persoalan hingga ke pemerintah lebih tinggi,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Yani mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai bagian dari kritik konstruktif terhadap pemerintahan.
“Ini bagian dari evaluasi. Pemerintah merasa mendapat dukungan dan pengawalan dari masyarakat,” tutupnya. (fjr)
