KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan persiapan untuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kaltim tahun 2026. Sejumlah kebutuhan teknis penyelenggaraan mulai dipetakan, mulai dari venue utama, lokasi cabang lomba, penginapan peserta, hingga layanan transportasi dan katering.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, persiapan tersebut dilakukan setelah adanya surat dari LPTQ Provinsi Kaltim yang meminta kesiapan Kukar menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi.
“Venue sudah kami siapkan, termasuk tempat pendaftaran ulang, venue utama, lokasi cabang lomba, inventarisasi hotel, kesiapan kamar, hingga layanan transportasi dan catering,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (28/5/2026).
Menurut Sunggono, Pemkab Kukar tidak hanya fokus pada lokasi pelaksanaan lomba, tetapi juga menyiapkan seluruh aspek penunjang agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan nyaman bagi peserta maupun tamu daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendata kesiapan layanan kesehatan serta pihak penyedia jasa yang akan dilibatkan selama kegiatan berlangsung.
Sunggono menyebut hasil pemaparan persiapan tersebut mendapat respons positif dari Bupati Kukar. Pemerintah daerah pun menyatakan siap apabila dipercaya menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kaltim 2026.
Di tengah penyesuaian kondisi keuangan daerah, Pemkab Kukar memilih melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. “Nanti kami menggeser anggaran MTQ tingkat kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi,” katanya.
Skema pergeseran anggaran itu rencananya akan dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi sendiri ditargetkan berlangsung pada November 2026.
Tak hanya mengejar sukses penyelenggaraan, Pemkab Kukar juga berharap pelaksanaan MTQ mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor jasa.
“Harapannya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses untuk UMKM, dan juga sukses dalam pertanggungjawaban pelaksanaan,” ungkapnya. (fjr)
