JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025 tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah, yakni hanya berada di angka 42,9 persen dari total pagu awal.
Hal tersebut disampaikan Menkes BGS saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Di hadapan para anggota dewan, Menkes menegaskan rendahnya persentase serapan tersebut dipicu oleh kebijakan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencapai Rp12,3 triliun.
“Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih, tapi diblokir Rp12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai. Dikasih anggaran tapi tidak bisa kita cairkan,” ujar Menkes Budi Gunadi.
Ia menjelaskan bahwa jika perhitungan ditarik dari pagu efektif atau tanpa memperhitungkan dana Rp12,3 triliun yang diblokir tersebut, sebenarnya daya serap Kemenkes masih terbilang tinggi dan menembus angka 93 persen.
Adapun alokasi anggaran yang terkena blokir tersebut sebagian besar menyasar program-program pelayanan kesehatan krusial, seperti pengadaan obat dan skrining tuberkulosis (PHTC TB) sebesar Rp6,11 triliun, layanan kesehatan primer, hingga Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes).
Atas kondisi ini, Menkes mendorong perbaikan tata kelola keuangan antar-kementerian. Ia menilai pemblokiran yang baru dibuka di akhir tahun (sekitar bulan November) tidak memberi ruang dan waktu yang cukup bagi kementerian untuk mengeksekusi program.
“Ke depannya kita mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya. Lebih baik di bulan Juni ditarik saja kalau mau, biar jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita tidak bisa pakai,” tegasnya. (zu)
