JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menargetkan Zero Desa Gelap di tahun 2027. Target ini merupakan upaya mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Paser Ikhwan Antasari saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kaltim, di Ruang Rapat Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, persoalan listrik di Kabupaten Paser merupakan isu yang sangat penting karena masih terdapat masyarakat di wilayah pelosok yang belum menikmati layanan listrik PLN secara merata.
“Di mana ada makhluk hidup, dimana ada kehidupan, di situ harus ada pembangunan, baik infrastruktur jalan, jembatan, listrik maupun air bersih. Di mana pun rakyat kami tinggal, di situlah hak pembangunan harus mereka rasakan,” sebut Ikhwan.
Di tengah perkembangan teknologi dan tersedianya berbagai sumber energi alternatif, listrik PLN tetap memiliki peran strategis karena dinilai lebih stabil dan ekonomis untuk mendukung kehidupan masyarakat.
Listrik, lanjutnya, bukan sekadar penerangan. Kehadiran listrik menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung pendidikan anak-anak di desa, serta mengoptimalkan pelayanan fasilitas kesehatan.
Pemkab Paser memaparkan perkembangan pembangunan listrik desa bersama PT PLN (Persero) sejak 2021 hingga target penyelesaian pada 2027. Pada 2021, jaringan listrik PLN berhasil dialirkan ke sejumlah desa, antara lain Muara Lambakan, Swan Slutung, Prepat, Sungai Langir, Sunge Batu, Pengguren Jaya, Segendang, Lomu, Riwang, Rantau Atas, dan Muara Adang II.
Kemudian pada 2022, elektrifikasi dilanjutkan ke Desa Muara Andeh, serta lanjutan jaringan di Riwang dan Rantau Atas. Pada 2023, jaringan listrik diperluas ke Desa Luan, termasuk jaringan di Desa Riwang hingga Dusun Lawas dan Tanjung Aru.
Selanjutnya pada periode 2023 yang kemudian diresmikan pada 2024, jaringan listrik kembali diperluas ke Desa Keladen, Random, dan Senipah. Sementara pada 2025, jaringan PLN berhasil menjangkau Desa Rantau Buta dan Rantau Layung.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak atas capaian ini,” ujar Ikhwan.
Memasuki 2026, Pemkab Paser terus mendorong penambahan jaringan PLN di Desa Petiku dan Desa Sebakung. Namun, proses di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.Untuk Desa Petiku, pembangunan masih menunggu penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dan BKSDA. Sedangkan Desa Sebakung masih menghadapi persoalan perizinan lahan perkebunan.
Pemkab Paser menargetkan Zero Desa Gelap pada 2027. Saat ini masih terdapat empat desa yang menjadi perhatian untuk dituntaskan, yakni Desa Harapan Baru, Desa Kepala Telake, Desa Labuang Kallo dan Desa Selengot.
Desa Harapan Baru masih menghadapi proses PKS antara PLN dengan BKSDA. Sementara Desa Kepala Telake, Labuang Kallo dan Selengot memiliki tantangan tersendiri, termasuk kondisi geografis, khususnya wilayah pesisir.
“Kami memohon dukungan serta percepatan kebijakan regulasi agar kendala-kendala administratif dan perizinan lahan di kawasan konservasi dapat segera terurai demi kepentingan masyarakat luas,” tutur Ikhwan.
Selain pembangunan jaringan antarwilayah desa, Pemkab Paser juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari jaringan listrik PLN.
Melalui Bagian Sumber Daya Alam, hingga 11 September 2026, Pemkab Paser telah menghimpun dan mengajukan data rumah tangga yang belum memiliki listrik PLN kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.Tercatat sebanyak 1.777 warga yang tersebar di 48 desa telah diusulkan untuk mendapatkan dukungan elektrifikasi.
Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi melalui bantuan meteran kWh rumah maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rumah/APDAL, dengan menyesuaikan kondisi geografis dan jarak rumah warga terhadap jaringan PLN terdekat.
Pemkab Paser juga telah mengusulkan penambahan jaringan pada tingkat dusun dan RT kepada PLN UP3 Balikpapan, meliputi wilayah Desa Lomu, Seniung Jaya, Damit, Tanah Priuk, Sebakung, Sebakung Taka dan Desa Petiku.
Untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan listrik, Pemkab Paser menyatakan siap memberikan dukungan dari sisi infrastruktur jalan guna memudahkan mobilisasi logistik PLN.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Paser untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan pada 2027. Pemkab Paser juga siap melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar proses pembangunan jaringan listrik dapat berjalan aman, lancar dan mendapat dukungan masyarakat.
Ikhwan menegaskan, keberhasilan program elektrifikasi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PLN, BKSDA hingga kementerian dan lembaga terkait.
“Mari kita manfaatkan rapat koordinasi ini untuk bersinergi, menyamakan persepsi, dan merumuskan solusi-solusi taktis demi menerangi seluruh pelosok Bumi Etam, khususnya Bumi Daya Taka,” ajaknya.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Paser juga menyampaikan keluhan masyarakat Kaltim, khususnya terkait masih seringnya terjadi pemadaman listrik. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga telah menyentuh sektor ekonomi. Pelaku usaha kecil dapat mengalami kerugian, peralatan elektronik berpotensi rusak, sementara produktivitas masyarakat ikut terganggu.
“Bukan sekadar masalah lampu yang mati, pemadaman yang terlalu sering ini telah memukul urat nadi perekonomian lokal,” ungkapnya.
Ikhwan berharap pemerintah pusat bersama PLN dapat menemukan solusi agar gangguan dan pemadaman listrik di Kalimantan Timur dapat ditekan sehingga masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang lebih andal. (xl)
