KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyoroti gangguan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat. Mulai dari pemadaman berulang hingga potensi bahaya akibat instalasi yang tidak layak.
DPRD Kukar berencana berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dan melakukan peninjauan lapangan untuk mengevaluasi persoalan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab gangguan sekaligus mendorong perbaikan infrastruktur kelistrikan.
Ahmad Yani mengatakan, persoalan kelistrikan perlu ditangani secara menyeluruh karena tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan warga di kawasan permukiman.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah kondisi instalasi listrik, terutama kabel yang sudah berumur dan tidak lagi memenuhi standar keamanan. Instalasi yang tidak layak berpotensi menimbulkan hubungan arus pendek atau korsleting yang dapat memicu kebakaran.
“Pencegahan bukan hanya menyangkut persoalan kompor dan gas, tetapi juga arus listrik. Pemerintah perlu menyikapi persoalan ini, termasuk memastikan instalasi listrik benar-benar aman,” kata Yani, Sabtu (17/10/2026).
Dia menegaskan, pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memastikan aspek keselamatan instalasi kelistrikan menjadi perhatian. Menurutnya, jaringan dan komponen yang sudah tidak layak harus dievaluasi agar tidak terus menimbulkan risiko bagi masyarakat.
DPRD Kukar, lanjutnya, akan berupaya mencari langkah untuk menangani persoalan instalasi dan fasilitas kelistrikan bersama PLN.
“Kami di DPRD akan mencoba mencari cara untuk mengintervensi persoalan instalasi dan fasilitas kelistrikan ini, termasuk komponen-komponen yang ada di dalamnya, bersama PLN,” ujarnya.
Selain aspek keselamatan, Yani turut menyoroti keluhan warga mengenai pemadaman listrik berulang. Gangguan tersebut disebut menghambat aktivitas sehari-hari dan dikeluhkan berdampak pada kerusakan peralatan elektronik rumah tangga.
Dia meminta persoalan itu ditelusuri melalui evaluasi terhadap kondisi komponen, kelayakan peralatan, serta infrastruktur pendukung penyaluran listrik. “Termasuk bagaimana supaya tidak terjadi pemadaman berulang. Ini perlu kita sikapi bersama,” tutur Yani.
Ke depan, DPRD Kukar berencana melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menjadwalkan koordinasi dengan manajemen PLN. Melalui langkah tersebut, DPRD berharap penyebab gangguan kelistrikan dapat diketahui dan perbaikan yang diperlukan bisa ditindaklanjuti. (fjr/adv)
