KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan supaya evaluasi yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) jangan hanya sebagai seremoni saja. Melainkan harus bisa dijadikan bahan untuk perbaikan.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Semester l Tahun Anggaran 2022, serta Pembangunan Infrastruktur dan Lumbung Pangan, di Gedung Bappeda Lantai 1, Kamis (7/7/2022).
“Kita terus berupaya memperbaiki proses administrasi agar cepat menetapkan SK PA. KPA dan Kepala OPD (organisasi perangkat daerah, Red.) harus bisa melihat kondisi yang ada di perangkat daerahnya untuk melakukan perubahan dan evaluasi. Idealnya harus ada perencanaan setahun sebelumnya baru dikerjakan,” sebut Edi.
Dia menanggapi Dinas Pekerjaan Umum (PU) harus berpegang pada prinsip satu data agar bisa terarah dan tepat sasaran. Pembangunan jalan harus berbasis data sehingga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mesti memiliki bank data rencana pembangunan jalan berbasis geospasial. Minimal hingga tingkat kecamatan dan diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan desa.
“Dilihat dari kondisi sekarang banyak pembangunan belum berjalan optimal. Sekarang sudah bulan Juli apakah bisa selesai sesuai waktu, harusnya kita semua bisa belajar dari tahun-tahun kemarin,” tutur Edi.
Orang nomor satu di Kota Raja ini juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk terus berjuang dan mencari peluang. Supaya mendapatkan tambahan bagi hasil di pusat.
“Dilihat proses pembangunan sekarang yang lambat akan menjadi sia-sia berapa pun tambahan yang didapat Kukar jika tidak ada perubahan item belanja. Itu tidak akan memberi manfaat lebih besar yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kukar ini. Kepada OPD terus lakukan evaluasi pekerjaannya,” ujarnya.
Kemudian, Edi mengapresiasi perkembangan pembangunan pertanian Kukar sebagai lumbung pangan. Dia mengharapkan dari data-data yang sudah terhimpun harus bisa dibawa pada RKPD 2023.
“Ini tugas utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar agar tetap optimistis melakukan tugasnya. Yang selama ini tidak tersusun dengan rapi, sekarang harus bekerja sesuai data dan menciptakan Kukar sebagai lumbung pangan itu harus terwujud,” terangnya.
Dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) diminta mengonsolidasikan program dan kegiatan OPD yang mengarah pada pembangunan pertanian. Yang dimulai dari sinkronisasi kelembagaan organisasi pemerintahan daerah, yang meliputi SDM, regulasi dan dukungan pembiayaan. Supaya langkah-langkah pembangunan pertanian sejalan dengan kebijakan struktur kelembagaan dan alokasi anggaran di masing-masing OPD.
Edi menegaskan agar semua OPD melakukan evaluasi dan terobosan-terobosan yang baru sesuai dengan target kinerja.
“Ini kita lakukan agar terbentuk kelompok kerja pemikir yang searah dengan semangat program Kukar Idaman. Dan memperkuat kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai pendamping dalam proses perumusan kebijakan lebih baik,” urainya. (xl)
