SAMARINDA – Fraksi PKS DPRD Samarinda konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Sani Bin Husain.
Kata dia, pihaknya tetap fokus terhadap kesejahteraan para guru. Yang belakangan ini masih berpolemik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) perihal insentif guru.
Dalam hal ini Fraksi PKS meminta keadilan pemberian terhadap insentif guru. Supaya mereka tidak melakukan aksi selanjutnya. Kata dia, dibutuhkan keberpihakan terhadap pemberian tunjangan para guru.
“Para guru tidak berjuang sendiri, tetapi kami pun turut memperjuangkan hak mereka,” sebut Sani, Jumat (30/9/2022).
Disampaikan, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak menutup mata. Pasalnya dana di provinsi cukup besar. Sejarah insentif ini pun, sambungnya, tidak terlepas dari program dan obsesi Pemprov di masa lalu. Sehingga wajar apabila Pemprov membantu Pemkot.
“Kami berharap Pemprov tidak menutup mata terhadap potensi masalah yang terjadi di depan mata sendiri. Karena masalah pendidikan di ibu kota provinsi tentu akan mempengaruhi angka IPM secara umum di Kalimantan Timur,” kata Sani.
Diketahui, polemik insentif untuk guru di Samarinda yang berstatus ASN maupun non-ASN di sekolah negeri maupun swasta masih berlanjut. Para guru protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak.
Pasalnya Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun mengatur insentif untuk sejumlah kriteria. Hal tersebut tertuang dalam surat Edaran Pemkot Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang terbit 16 September 2022. (xl)
