Dewan Ingatkan IKN Jangan Dikuasai Orang Luar

Dewan Ingatkan IKN Jangan Dikuasai Orang Luar
Sani Bin Husain.

SAMARINDA – Presiden bersama anggota DPR RI telah memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, khususnya di dua wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Geliat proses pembangunan IKN pun makin hari makin tampak nyata. Bahkan untuk memastikan hal itu, Presiden Jokowi beberapa kali bertandang ke IKN.

Sebagai warga Kaltim, pemilihan Kaltim sebagai lokasi berdirinya Nusantara disambut gembira karena akan memberikan dampak positif, khususnya pada peningkatan infrastruktur dan ekonomi. Pembangunan di Kaltim pun dipastikan meningkat, khususnya akses jalan yang banyak dikeluhkan.

Baca Juga  Tim Pansus DPRD Kukar Terus Mengkaji Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Namun seiring kepastian pembangunan IKN tersebut, Anggota DPRD Samarinda Sani Bin Husain mengingatkan kalau masyarakat tidak siap dengan kehadiran IKN justru akan jadi bumerang. IKN yang notabenenya hadir guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat, justru bisa dikuasai orang di luar Kaltim.

“Persiapan SDM sudah harus diupayakan pemerintah. Jangan sampai justru orang dari luar Kaltim yang menguasai kawasan IKN,” terang Sani.

Baca Juga  Legislator Samarinda Minta Pemkot Optimalkan Fasilitas Kantor OPD yang Terbengkalai

Hal itu bisa saja terjadi jika dari sekarang pemerintah daerah tidak mengambil langkah antisipasi. Apalagi juga bisa dipastikan akan terjadi migrasi besar besaran dari Jakarta ke Kaltim. Daerah ini akan dapat limpahan penduduk dalam jumlah besar.

“Penduduk akan migrasi besar-besaran. Akan terjadi perebutan sumber daya, baik itu air, makanan dan tempat tinggal. Termasuk di dalamnya persaingan usaha maupun kesempatan kerja. Karena itu, kita mesti mempersiapkan SDM untuk menyambut pemindahan IKN di Kalimantan Timur,” kata dia. (ded)