SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar memberikan edukasi pentingnya pembayaran parkir nontunai. Terlebih, menjadi peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Laila menilai kinerja Pemkot Samarinda dalam mengedukasi masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke nontunai masih belum maksimal.
“Selama ini hanya mengimbau tetapi tidak ada sesuatu yang mewajibkan. Namanya imbauan ini kan masih ada pilihan boleh melakukan boleh tidak,” ungkapnya, Kamis (26/1/2023).
Pihaknya memberikan saran ke pemerintah agar memberikan keuntungan yang lebih ke masyarakat yang melakukan pembayaran nontunai dibanding dengan pembayaran tunai. Sebagai contoh, untuk yang melakukan transaksi nontunai diberi jalur antrean khusus. Sehingga masyarakat akan merasa dengan nontunai tidak perlu antre terlalu lama.
“Nah kalau sudah itu masyarakat bisa memilih, fasilitas dimudahkan lho. Percuma saya ikut sosialisasi kalau pemkot tidak maksimal penerapan di lapangan,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk dapat menyerukan hal ini kepada para pengusaha atau manajemen Mall di Samarinda.
“Kemarin kami ketemu dengan Dishub dan menimbang agar Dishub menyerukan ke pengusaha atau manajemen mall untuk menerapkan apa yang menjadi masukan kami tadi,” tandasnya. (*)
