SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelontorkan Rp42,3 miliar untuk pengembangan kehutanan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan serta pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan (Dishut) dalam RPJMD 2018-2023.
Dengan anggaran ini, Gubernur Isran Noor menegaskan jajaran Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim bisa mengembangkan program strategis di sektor kehutanan.
“Kehutanan kita masih bagus dan tetap menjadi perhatian bersama. Untuk itu, dana Rp42,3 miliar ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” tutur Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini.
Dipaparkan, alokasi itu untuk pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan dan pengadaan peralatan. Serta pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla), juga Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (SDARB).
Isran menegaskan alokasi ini untuk di lapangan. Karena itu mesti benar-benar dimanfaatkan dengan baik, supaya operasional petugas di lapangan bekerja optimal.
“Ini penting dilakukan, karena mereka yang di lapangan juga manusia. Sama seperti yang ada di kantor-kantor,” ungkapnya.
Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini mengklaim dalam kepemimpinannya tidak pernah ada kasus kebakaran hutan di Kaltim. Hal ini menurutnya harus dipertahankan.
“Apalagi Kaltim merupakan satu-satunya provinsi penerima kompensasi dari Bank Dunia karena mampu menurunkan emisi karbon dengan nilai kurang lebih USD110 juta,” pungkas Isran. (xl/advdiskominfokaltim)
