SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kritik publik, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, harus dipandang sebagai bentuk aspirasi warga, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintah. Pernyataan ini disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025).
“Netizen itu masyarakat juga. Kritik mereka harusnya dijadikan saran untuk membangun, bukan justru diserang dengan buzzer,” ujar Ananda.
Ia menyoroti maraknya penggunaan akun anonim atau buzzer yang menyerang balik warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, pola semacam ini justru merusak ruang dialog publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ananda membedakan antara kritik organik dari masyarakat dengan operasi buzzer yang terkoordinasi. Ia menilai bahwa buzzer yang sengaja digunakan untuk membungkam kritik justru memperburuk komunikasi publik dan menciptakan apatisme.
“Kalau semua yang mengkritik dianggap oposisi, lalu diserang pakai akun-akun bayaran, ya bagaimana rakyat mau percaya?” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyikapi opini publik, terutama menjelang Pilkada dan dalam konteks Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu mendengar dan merespons kebutuhan rakyat. (adv/zu)
