SAMARINDA — Anggaran jumbo senilai Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) memantik perhatian. Nilai yang tidak kecil itu memicu tanda tanya publik, terutama terkait urgensi penggunaannya.
Data dari Inaproc Kaltim menunjukkan, anggaran tersebut tersebar ke sejumlah kebutuhan. Porsi terbesar dialokasikan untuk rehabilitasi ruang kerja gubernur sebesar Rp6 miliar. Sementara renovasi rumah jabatan mencapai Rp3 miliar.
Tak berhenti di situ, perbaikan ruang kerja Wakil Gubernur turut dianggarkan Rp1,2 miliar. Adapun belanja mebel mendekati Rp1 miliar, menambah daftar pengeluaran dalam paket anggaran tersebut.
Di tengah sorotan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan, kondisi rumah jabatan saat ini memang jauh dari layak huni karena sudah lama tidak difungsikan.
“Sudah puluhan tahun tidak ditempati. Banyak bagian yang perlu dibenahi,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Rudy menepis anggapan bahwa anggaran tersebut disusun secara sembarangan. Ia memastikan seluruh proses telah melalui tahapan resmi, mulai dari pembahasan di internal pemerintah daerah hingga persetujuan legislatif.
Menurutnya, pengalokasian anggaran juga telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu, ia menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penggunaan dana tersebut.
“Semua transparan dan akuntabel. Prosesnya juga sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya. (zu)
