KUTAI KARTANEGARA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kutai Kartanegara (Kukar) diproyeksikan sebesar Rp11,6 triliun, turun dari sebelumnya Rp12 triliun pada APBD Murni. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan, meski terjadi pengurangan hingga Rp400 miliar, seluruh program prioritas tetap akan berjalan dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBD Perubahan itu kan sebelumnya sudah dilakukan pergeseran, ada efisiensi, ada rasionalisasi, termasuk juga menghitung anggaran yang sifatnya utang,” jelas Ahmad Yani saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).
Dia menekankan bahwa penyelesaian pembahasan harus tuntas bulan ini. “Prinsipnya, semua kepentingan masyarakat harus masuk, tidak boleh ada lagi pembangunan yang mangkrak, tidak ada lagi utang yang tertinggal,” tegasnya.
Sejumlah program utama masuk dalam APBD Perubahan, mulai dari beasiswa, tunjangan guru dan tenaga kesehatan, gaji P3K, hingga bantuan bagi petani dan nelayan. Yani memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk sektor-sektor tersebut.
“Termasuk beasiswa, itu harus clear, tidak boleh ada pemotongan. Begitu juga dengan tunjangan guru, tunjangan dokter, tenaga medis, bahkan gaji P3K, semua harus tuntas,” ujarnya.
Meski terjadi pengurangan nilai anggaran, DPRD menilai perencanaan tetap berjalan. “Itu angka yang besar, tapi tetap kita pastikan perencanaannya jalan. Walaupun nanti bisa saja di akhir tahun ada lagi penyesuaian karena pemotongan dana transfer pusat,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, APBD Perubahan 2025 tidak hanya soal penyesuaian nilai, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerataan pembangunan.
“Memang bahasanya nanti akan muncul efisiensi dan defisit, tapi prinsipnya semua kewajiban pemerintah harus diselesaikan dan manfaatnya sampai ke masyarakat,” pungkas Yani. (fjr)
