SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan BPJS Kesehatan dan layanan rumah sakit dalam upaya memperkuat sistem kesehatan di daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Kaltim. Darlis mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren penurunan UHC di beberapa daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Berau, yang berpotensi mengurangi dukungan iuran dari pemerintah pusat.
“Jika jumlah penerima manfaat berkurang, beban anggaran akan beralih ke APBD. Ini harus diantisipasi dengan strategi yang tepat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait layanan BPJS, mulai dari keterbatasan jenis obat, fasilitas rawat inap, hingga kuota dokter. Menurutnya, pelayanan di luar jam kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama masih menjadi kendala serius.
“Kita ingin BPJS lebih fleksibel dalam menangani kondisi darurat. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena sistem terlalu kaku,” ujar politisi PAN tersebut.
Darlis berharap koordinasi lintas sektor dapat terus diperkuat agar kebijakan BPJS lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di daerah. (adv/zu)
rtp slot
