KALTIM – Pemerataan akses listrik di wilayah pedalaman Kalimantan Timur masih menjadi tantangan besar. Anggota Pansus LKPj DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti masih adanya 110 desa yang belum teraliri listrik, belum termasuk dusun dan RT.
Menurutnya, kondisi ini menghambat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Kutai Barat dan Mahakam Ulu pada 20–21 Mei 2025, Firnadi meninjau proyek jaringan listrik di Kampung Barong Tongkok, Kubar, yang merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan jaringan listrik di Barong Tongkok merupakan respons Pemprov Kaltim terhadap aspirasi masyarakat yang telah berkali-kali mengajukan permohonan ke PLN, tetapi tak kunjung terealisasi,” ujarnya.
Ia menilai proyek ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses energi bagi warga. Tiang listrik, kabel, dan trafo telah terpasang, bahkan proyek ini telah mendapatkan Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN, menandakan kesiapannya untuk digunakan.
Meski begitu, Firnadi mengingatkan bahwa masih banyak daerah lain yang belum tersentuh pembangunan listrik.
Ia menegaskan pentingnya ekspansi program ke wilayah pedalaman lainnya yang masih gelap gulita. “Kita akan terus dorong proyek seperti ini. Kebutuhan listrik di daerah terpencil tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tegasnya.
Tidak hanya kelistrikan, dalam kunjungan tersebut Pansus juga meninjau progres pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kukar, Kubar, dan Mahulu.
Firnadi menyatakan bahwa aksesibilitas yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian daerah, dan memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Ia berharap proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Dengan infrastruktur yang memadai, daerah pedalaman bisa berkembang lebih pesat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru,” pungkas Firnadi.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran agar pembangunan infrastruktur, baik listrik maupun jalan, dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. (adv/zu)
