KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memprioritaskan program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan aliansi Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar, Senin (10/10/2022).
Diskusi tersebut membahas partipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kukar tahun 2023.
Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi menjelaskan, aliansi Busur yang hadir dalam rapat ini merupakan representatif dari masyarakat Kukar. Yang turut berpartisipasi terhadap program-program pemerintah daerah.
Salah satu poin pembahasannya adalah upaya terhadap pengentasan kemiskinan di Kukar.
“Kalau kita lihat tadi data-data miskin secara representasi meningkat. Ini harus menjadi catatan dan perhatian oleh Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran supaya tepat sasaran,” sebutnya.
Alif menambahkan, pihak aliansi menginginkan sejumlah program yang dijalankan OPD Kukar pada 2023 mendatang disinkronkan dengan visi misi Bupati dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Mengingat APBD Kukar tahun depan meningkat dan dianggap dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
“Tahun ini saja meningkat dan tahun 2023 ini asumsi pendapatan dari APBD kita sekira Rp7,2 triliun,” bebernya.
Bahkan sejumlah OPD yang hadir seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Koperasi dan UMKM Kukar, juga sudah menyampaikan terkait program kesejahteraan masyarakat. “Semuanya akan kami libatkan,” pungkasnya. (zu)
