BONTANG – Penurunan kemampuan belanja dalam Perubahan APBD Kota Bontang 2026 tak membuat pemerintah daerah mengendurkan komitmen terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan kebutuhan wajib tetap menjadi prioritas, meski belanja daerah dalam perubahan APBD terkoreksi 5,67 persen. Hal itu disampaikan Neni saat membacakan nota keuangan Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).
Neni menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Sejumlah kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditunda akan disesuaikan. Begitu pula program yang berdasarkan hasil evaluasi dinilai tidak memiliki waktu pelaksanaan memadai hingga akhir tahun.
Namun, penyesuaian tersebut tidak berlaku untuk pelayanan dasar dan belanja wajib.
“Penurunan APBD tidak boleh diterjemahkan menjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Neni.
Ia menegaskan Pemkot Bontang tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan pelayanan dasar. Keenamnya meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran. Di tengah penurunan belanja daerah 5,67 persen, fungsi pendidikan tetap mendapat porsi 20,61 persen. Sementara belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 42,04 persen.
Menurut Neni, penyesuaian APBD bukan semata-mata soal berapa besar anggaran yang dapat dipertahankan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan paling mendesak dan berdampak bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah apa yang harus kita kerjakan dengan anggaran yang kita miliki,” ujarnya. (zu)
