JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritisi impor 105 ribu unit kendaraan dari India yang dilakukan Pemerintah. Menurutnya impor tersebut berpotensi menambah pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh.
“Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?” tukasnya.
Jika kebutuhan 105.000 unit pikap dan truk dialihkan ke produksi lokal, sambung Iqbal, akan memperpanjang kontrak kerja buruh otomotif. Bahkan, membuka lapangan kerja baru.
“Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang,” cetusnya.
Karena itu, Said Iqbal mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkan pemenuhan kebutuhan kendaraan kepada produsen otomotif nasional. Iqbal menyebut sejumlah pabrikan seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi dinilai memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai.
“Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor,” ujarnya.
Bahkan, Said Iqbal sampai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut menyoroti rencana impor tersebut.
“Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105.000 mobil ini,” ucapnya. (xl)
