KUKAR IDAMAN SEP 26

Ini Strategi Diskominfo Kukar Menuju Zero Blank Spot 2023

Ini Strategi Diskominfo Kukar Menuju Zero Blank Spot 2023
Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto. (Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara menyiapkan anggaran sebesar Rp4,9 miliar. Untuk membenahi 18 desa yang masih menjadi kawasan blank spot.

Rencananya anggaran tersebut untuk pembangunan tower repeater 4G atau penguat sinyal di delapan desa. Terhitung sampai saat ini, hampir semua menara telah terbangun. Namun belum bisa diaktifkan karena menunggu selesai serentak.

“Awal tahun insyaallah sudah zero blank spot,” kata Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto.

Dia menjelaskan, ada delapan desa yang menjadi tanggung jawab pengerjaan Pemkab Kukar untuk diselesaikan permasalahan blank spot-nya. Di antaranya Desa Sallo Cella Kecamatan Muara Badak, Desa Muhuran, Desa Sebelimbingan, dan Desa Wonosari Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun.

Baca Juga  Dilantik Jadi Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah Tekankan Kerja Berbasis Data

Kemudian, Desa Kupang baru Kecamatan Muara Kaman, Desa Muara Aloh dan Desa Tanjung Batuq Harapan Kecamatan Muntai, serta Desa Long lalang Kecamatan Tabang.

“Progres saat dilakukan monitor evaluasi oleh Diskominfo Kukar, hampir semua sinyal repeater di desa sudah terbangun,” terangnya.

Sedangkan untuk sepuluh desa lainnya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Meliputi Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun, Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis, Desa Long beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut.

Baca Juga  FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 Tahun 2023

Selanjutnya Desa Muara Tuboq, Desa Muara Kebaq, Desa Muara Salung, Desa Muara Tiq, Desa Muara Belinau, Desa Umaq Dian, dan Desa Umaq Tukung di Kecamatan Tabang.

Dafip menyatakan, rencana mengentaskan blank spot juga sejalan dengan komitmen Diskominfo Kukar dalam mendigitalisasi pemerintah desa. Untuk menyukseskan program digitalisasi bagi penataan pemerintahan dan keuangan desa, diperlukan jaringan internet yang memadai.

“Siskudes saja tahun depan harus sudah online semua. Jadi, mau tidak mau harus disediakan internet memadai,” pungkasnya. (zu)