PASER — Komisi II DPRD Kabupaten Paser kembali menggelar rapat kerja bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Rabu (18/2/2026). Pertemuan ini digelar untuk menguji kesiapan rencana bisnis OPD dalam menjalankan program kerja satu tahun ke depan.
Empat OPD yang hadir yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Perikanan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II Sukran Amin, didampingi Wakil Ketua Basri Mansur, Sekretaris Lasminah, serta anggota Komisi II M. Nasir, Agus Santosa, Burhanuddin, Acong Asfiyek, dan Regina Fabiola. Asisten Kesra Romif Erwinadi turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Paser.
Sukran menegaskan bahwa rapat kerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh program OPD selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Penting bagi kami mengetahui rencana secara detail agar bisa memberi masukan dan memastikan program prioritas pemerintah daerah terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Namun dari hasil pemaparan, Komisi II menemukan masih ada sejumlah program OPD yang dinilai belum jelas, belum terukur, dan belum dibahas rinci di internal perangkat daerah. Karena itu, rapat kerja menjadi momentum penyelarasan agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Beberapa sektor belum menyentuh akar permasalahan di lapangan. Kami ingin memastikan program yang disusun benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai tugas masing-masing OPD,” tegas Sukran.
Ia mencontohkan sektor perikanan yang harus mampu menjawab persoalan nelayan, sementara sektor perkebunan dan peternakan harus memberi dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Meski begitu, Komisi II menilai sebagian program OPD sudah berada pada jalur yang tepat. Tetapi beberapa program tetap perlu dievaluasi, termasuk program produksi telur ayam oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski menyerap anggaran cukup besar.
“Sebagian program sudah on the track, namun ada yang perlu dikaji ulang. Khusus program produksi telur ayam, itu harus kita evaluasi dan kawal,” tutup Sukran. (zu)
