SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda bakal mengevaluasi pengelolaan parkir nontunai oleh perusahaan daerah (Perusda). Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi II Novi Marinda Putri.
Dia mengakui, kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dengan perusahaan pelat merah itu belum diterapkan secara maksimal kepada masyarakat.
“Janjinya 1,5 bulan kan. Makanya kami berencana memanggil mereka di akhir bulan ini, setelah reses,” sebut Novi.
Menurutnya, kerja sama Dishub dengan Varia Niaga mestinya lebih banyak mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda. Khususnya yang berasal dari setoran parkir di tepi jalan.
“Kalau hasilnya lebih turun atau sama saja kan percuma. Yang kami tahu kerja sama itu harusnya bisa lebih meningkat lagi,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Kata Novi, penerapan parkir nontunai ini telah benar. Guna menekan kebocoran PAD yang berasal dari sektor tersebut. Hanya saja sosialisasinya yang kurang maksimal kepada masyarakat.
Karena itu dia berharap Perusda bisa lebih rutin dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Masih banyak ditemukan jukir (juru parkir, Red.) yang tidak mengeluarkan mesin EDC-nya (alat bayar parkir nontunai, Red.) kalau tidak kita minta. Bagaimana kalau masyarakat yang tidak tanya, tetap akan membayar tunai kan,” terangnya.
Komisi II, sambung Novi, berencana memanggil Perusda untuk melihat progres yang sudah berjalan belakangan ini dalam mengelola parkir nontunai.
“Sosialisasi sekarang kan lebih mudah, karena ada sosial media. Ini yang saya lihat di sosial medianya juga tidak ada pemberitahuan. Bagaimana masyarakat mau tahu kalau sekarang pemerintah mulai menerapkan bayar parkir nontunai,” tegasnya.
Diketahui, mulai pertengahan tahun ini Dishub menggandeng Perusda Varia Niaga untuk penerapan parkir nontunai. Tiga titik ruas jalan kini menjadi percontohan dalam penerapan parkir nontunai yang diawasi Perusda Varia Niaga, di antaranya Jalan KH Khalid, Jalan Panglima Batur dan Jalan Pangeran Diponegoro. (xl)
