SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana membangun sekolah terpadu bertaraf Internasional. Sekolah terpadu bertaraf Internasional terdiri dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Hal ini disoroti Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Terobosan yang dilakukan Pemkot Samarinda merupakan upaya yang baik, tetapi perlu memperhatikan masalah pendidikan lainya di Kota Tepian.
“Saya pribadi menilai itu (Sekolah Terpadu) belum perlu yang perlu dibangun itu mindset dari masyarakat, bahwa pendidikan itu tidak harus di sekolah. Sekarang kita dengan kurikulum merdeka belajar dimanapun bisa menjadi tempat mencari ilmu,” jelasnya.
Puji mempertanyakan keberadaan sekolah terpadu ini mampu meningkatkan pendidikan di Samarinda. Sedangkan dalam situasi yang bersamaan ada sekolah yang belum memadai secara sarana dan prasarananya.
“Samarinda ini sedang berjuang dalam memenuhi 8 SPM (standar pelayanan minimal) pendidikan. Masih ada sekolah yang tanahnya numpang, masih ada anak anak kurang mampu yang belum tertampung di sekolah negeri,” tambahnya.
Namun, Puji tidak keberatan atas wacana tersebut. Dia menekankan agar Pemkot mendahulukan hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dia menambahkan, Samarinda sendiri masih ada daerah yang muridnya kesulitan mencari sekolah dalam sistem zonasi yang dijalankan.
“Contohnya ada di Kampung Jawa, masyarakat mau mendaftarkan anaknya ke SMP 4 ditolak. Ke SMP 5 pun ditolak karena bukan dalam zonanya. Hanya ada SMP 35 tetapkan daya tampungnya terbatas,” paparnya.
Puji juga menyoroti permasalahan pendidikan di Samarinda tidak hanya berbicara sarana dan prasarana saja, tetapi perihal kesejahteraan pendidik juga perlu ditingkatkan. Dirinya menyampaikan dari 3.700 guru honorer di Samarinda hanya sekitar seperempatnya yang mampu diakomodasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kita harus lebih menyejahterakan tenaga pendidik. Tahun ini target kami mampu menambah kuota PPPK sebanyak seribu guru,” terangnya. (zu)
