KUTAI KARTANEGARA — Proses rekrutmen Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan melibatkan daerah terus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya selama ini proses seleksi dilakukan secara nasional. Alhasil keterlibatan putra-putri daerah berkurang karena kalah bersaing dengan Pulau Jawa.
Disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah, keberadaan P3K ini harus diperjuangkan. Agar Pemerintah Pusat tidak tersentralistik dalam proses rekrutmennya. Orang nomor satu di Kota Raja ini berharap seleksi P3K melibatkan daerah lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) lokal terbilang memadai dan mengetahui kondisi geografis wilayah Kukar.
“Misalkan kami berkeinginan guru yang lima tahun ke atas itu tidak dites. Kalau diseleksi itu seleksi lokal saja,” sebut Edi, Rabu (9/3/2022).
Edi menuturkan, dalam seleksi secara nasional kemungkinan besar yang diterima adalah rekrutmen dari Jawa. Sehingga mau tidak mau mesti mengakui jika SDM Pulau Jawa lebih unggul.
“Kita harus akui kalau seleksinya secara nasional, ya menang dong SDM Pulau Jawa. Kami di luar Pulau Jawa pasti kalah,” sambungnya.
Dibeberkan Edi, pernah terjadi salah seorang guru SMP hasil seleksi P3K secara nasional di luar Kaltim yang ditugaskan di SMP Desa Muara Pantuan atau Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Ketika datang di sana ternyata di luar ekpektasinya. Tak lama dia pulang lalu mengundurkan diri.
Hal seperti ini sangat disayangkan Edi. Mengingat keterbatasan kouta yang ada, namun ketika terpilih malah mengundurkan diri. “Berarti kita rugi, kouta kita hilang,” jelasnya.
“Kami menghargai seleksi secara nasional tetapi penerapannya tidak bisa karena republik ini tidak bisa diatur hanya barometernya pulau jawa,” tegas Edi. (man)
