SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak arogan dalam melakukan penertiban. Khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
Samri menegaskan, penting bagi Satpol PP untuk menggunakan pendekatan yang manusiawi dan beradab dalam penegakan peraturan daerah. Hal ini disampaikan lantaran adanya kekhawatirannya atas seringnya konflik antara Satpol PP dengan PKL.
“Banyak kasus yang berakhir dengan tindakan keras dan penggusuran paksa. Hal ini tentu bukan refleksi dari fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan yang disusun bersama pemerintah dan DPRD,” beber Samri, Senin (16/10/2023).
Menurut Samri, seharusnya petugas tidak melampaui batas dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja. Apalagi dirinya kerap mendengar keluhan dari para pedagang kecil yang merasa diperlakukan tidak adil dan hanya diangkut tanpa pertimbangan.
Karena itu, mengingat dampak yang dirasakan para pedagang, Samri meminta Satpol PP untuk tidak menghakimi. Melainkan mesti bertindak sesuai peraturan yang berlaku.
“Beberapa pedagang ini mungkin memulai usahanya dengan pinjaman, dan pendapatan mereka tak seberapa. Ketika ditertibkan, haruslah dengan cara yang santun,” tegasnya.
Politisi PKS ini meminta Satpol PP mengambil pelajaran dari serangkaian insiden tersebut. Yaitu selalu menggunakan pendekatan yang baik dan empati dalam menjalankan tugasnya.
Lebih lanjut dia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penggusuran. Tetapi juga menyediakan solusi berupa lokasi jualan alternatif yang strategis dan ramai pembeli.
“Harapannya, pemerintah dapat memberikan solusi bagi para PKL, bukan hanya menggusur tanpa arah. Mereka juga berhak mendapatkan tempat jualan yang menjanjikan dan ramai pembeli,” tegas Samri. (xl)
