KUTAI KARTANEGARA – Empat eks karyawan perusahaan di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut mengadu ke Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk memperjuangkan hak-haknya yang belum dipenuhi oleh PT Sylvaduta yang bergerak di bidang pengelolaan hutan taman industri.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) pun digelar pada Senin (29/7/2024) dan sudah kedua kalinya dilakukan. Dalam kesempatan tersebut Komisi I geram karena di setiap RDP pihak perusahaan tidak pernah hadir.
Ketua Komisi I DPRD Kukar Yohanes Badulele Da Silva mengaku kecewa. Karena tidak ada komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikan masalah terhadap empat eks karyawannya.
Dia mengungkap akan mendatangi langsung lokasi perusahaan untuk meminta kejelasan. Apabila tak menemui titik terang, DPRD Kukar memberikan rekomendasi untuk menempuh jalur hukum.
“Terus terang kami kecewa, PT Sylvaduta tidak pernah hadir dalam RDP. Perlu diperhatikan ini masalah etika dan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan,” serunya.
Sementara itu, Kuasa hukum eks karyawan, Nason Nadeak menjelaskan empat orang tersebut terdiri dari tiga mantan sekuriti dan satu orang mekanik. Dia menyebut PT Sylvaduta melanggar hak karyawan sesuai aturan sejak tahun 2012.
Karyawan bekerja 12 jam sehari, tujuh hari dalam satu pekan. Tanpa ada upah lembur hingga kehilangan hak istirahat mingguan. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua.
“Ini seharusnya dilaporkan ke badan perizinan untuk menghentikan pelayanan terhadap perusahaan tersebut. Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan solusi sesuai dengan harapan,” tutupnya. (adv/zu)
