BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Salah satu wujud komitmen itu adalah dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) setiap Senin via zoom yang diinisiasi Desk Pilkada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim.
“Kita sudah menjelaskan tadi di Rakor Forkopimda se-Kaltim, bahwa langkah Pemprov Kaltim menyukseskan pelaksanaan Pilkada, yaitu akan melaksanakan rapat koordinasi intensif desk Pilkada setiap Senin,” terang Sri seusai Rakor Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka Persiapan Pilkada Serentak 2024, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11/2024).
“Melalui rakor ini desk Pilkada wajib memberikan informasi atau laporan setiap pertemuan terkait persiapan logistik maupun persoalan lainnya,” sambungnya.
Dari pertemuan Forkopimda se-Kaltim, Sri menjelaskan persiapan pesta demokrasi di Kaltim sudah berjalan maksimal. Mulai dari DPRD Kaltim yang memastikan bagaimana partisipasi pemilih, juga TNI dan Polri dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan serta kesiapan logistik. Sementara pihak kejaksaan memastikan pelaksanaan Pilkada jauh dari pelanggaran hukum.
“Yang jadi perhatian bersama adalah logistik belum semua kabupaten dan kota menerima hingga di tingkat kecamatan serta desa. Itu yang terus kita kawal hingga sebelum 27 November nanti,” jelasnya.
Ditegaskan Sri, ada tiga dukungan yang wajib dipastikan Pemerintah Daerah untuk menyukseskan Pilkada Serentak. Meliputi kesiapan pilkada, pelaksanaan pilkada serta dukungan konsolidasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kaltim.
“Prinsipnya Pemprov Kaltim sudah bergerak melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada. Bahkan, kita tidak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat bahwa pesta digelar 27 November ini,” beber Sri.
Dikatakan, sosialisasi dan koordinasi secara masif terus dilakukan Pemprov Kaltim maupun pemerintah kabupaten dan kota bersama Forkopimda. Hal tersebut tentunya bakal membantu kerja KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. (xl/advdiskominfokaltim)
