SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bakal memperjuangkan perhatian pusat untuk transfer ke daerah (TKD). Sebagaimana disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam Rapat Pimpinan (Rapim) atau Morning Briefing, Senin (13/10/2025) di Aula BPKAD Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda.
Terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan TKD, Rudy menegaskan dirinya bersama para kepala daerah lain di Indonesia akan terus berjuang untuk mendapat anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan. Khususnya daerah penghasil yang terdampak langsung eksploitasi sumber daya alam.
“Kami akan terus berjuang bersama para kepala daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan perhatian pusat,” ucap Rudy dikutip dari siaran pers..
Di sisi lain, dirinya mengingatkan agar semua OPD Pemprov Kaltim bisa bekerja lebih cepat agar serapan anggaran berjalan sesuai target. Serapan anggaran yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan secara langsung akan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rudy juga meminta agar sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tidak lebih dari 3 persen. Terutama OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
Bukan hanya berjuang untuk anggaran yang lebih baik, Gubernur Harum juga mengingatkan agar daerah ini tidak terus bergantung pada transfer pusat dari sumber daya alam. Menurutnya, banyak objek pajak dan retribusi yang belum tersentuh. Seperti Pajak Air Permukaan, PBBKB, Pajak Alat Berat dan retribusi tongkang yang keluar dari Kaltim.
“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur. Sangat memungkinkan. Tentu harus diatur dengan peraturan daerah (perda). Begitu juga dengan aset-aset lainnya,” tegas Rudy. (xl)
