KUTAI KARTANEGARA – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meninjau kondisi jalan usaha tani di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong. Yang dilaporkan mengalami kerusakan parah dan menghambat aktivitas pertanian masyarakat selama lebih dari sepuluh tahun.
Peninjauan dilakukan Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto bersama Sugeng Hariadi di empat titik akses utama pertanian yang selama ini menjadi jalur distribusi hasil panen warga.
“Kami melihat langsung kondisi jalan dan jembatan usaha tani yang memang tidak layak dilalui. Keluhan masyarakat sudah bertahun-tahun disampaikan, sehingga peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan ada tindak lanjut dari pemerintah daerah,” kata Desman di Tenggarong.
Dalam dialog bersama petani, terungkap bahwa sekitar 90 persen ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan. Sehingga distribusi hasil panen harus dilakukan secara manual.
Warga kerap memikul hasil panen atau menggunakan arko agar tetap bisa melewati jembatan yang hanya disangga batang pohon kelapa. Desman menegaskan, Bukit Biru sebagai kawasan pertanian memerlukan infrastruktur dasar yang layak untuk mendukung aktivitas produksi masyarakat.
“Kalau aksesnya buruk, rantai pasok pertanian terganggu. Ini bukan hanya soal jalan, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi warga,” ujarnya.
Selain meninjau jalan, Komisi I juga memeriksa lokasi pemakaman Sukimin di RT 17 yang mengalami keretakan dan kelongsoran tanah. Kerusakan ini dikhawatirkan terus meluas jika tidak segera ditangani.
“Kami berharap Dinas Perkim melakukan peninjauan segera agar kerusakan tidak bertambah parah dan berdampak pada makam warga,” ucap Desman.
Sementara itu, Ketua Gapoktan Bukit Biru Hasim Adnan, menyambut baik langkah DPRD yang turun langsung ke lokasi.
“Kami berterima kasih karena keluhan masyarakat akhirnya dilihat sendiri oleh anggota DPRD. Jalan dan jembatan usaha tani ini sudah rusak lebih dari sepuluh tahun dan belum pernah ada perbaikan,” kata Hasim.
Dia menegaskan, potensi pertanian di Bukit Biru cukup besar. Namun tanpa dukungan infrastruktur, hasil panen tidak bisa dimaksimalkan.
“Selama ini kami hanya bisa gotong royong semampunya. Mudah-mudahan setelah peninjauan ini, persoalan kami benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan,” katanya. (fjr)
