SAMARINDA – Semua kepala desa (kades) diminta tidak menanggapi tagihan bulanan terkait program internet desa gratis yang mengatasnamakan penyedia layanan (provider). Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal dalam jumpa pers, Senin (2/3/2026).
Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah kepala desa yang mengaku menerima tagihan dari oknum yang mengatasnamakan provider internet program Pemprov Kaltim.
“Dari laporan yang kami terima, ada beberapa kepala desa yang mendapatkan tagihan bulanan dari oknum yang mengaku dari provider. Kami tegaskan, untuk program internet desa gratis ini tidak ada pungutan atau tagihan kepada desa,” terang Faisal.
“Jadi tidak ada urusan tagihan ke kepala desa. Kalau ada yang menagih, mohon jangan ditanggapi dan segera laporkan kepada kami,” imbuhnya.
Disebutkan, pada Januari dan Februari 2026 terdapat dua hingga tiga desa yang melaporkan adanya tagihan tersebut. Pemprov memastikan seluruh biaya program internet desa gratis menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Kalaupun ada provider yang benar-benar menagih, bisa jadi itu kesalahan administratif. Namun tetap jangan ditanggapi. Semua ditanggung pemerintah provinsi,” jelas Faisal.
Hingga akhir 2025, program internet desa gratis telah terpasang di 802 desa di Kaltim. Pada tahun 2026 ini, Pemprov Kaltim kembali melanjutkan pemasangan di 39 desa tambahan.
Dengan demikian, total desa yang akan menikmati layanan internet gratis mencapai 841 desa. Saat ini, 39 desa tersebut masih dalam proses pengadaan melalui e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.
“Insyaallah bulan Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah teraliri internet desa gratis,” tandas Faisal. (xl)
