SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Samarinda yang berdasarkan data tahun 2025 berada di angka 5,75 persen. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius di tengah besarnya anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Anhar, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dapat memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
“Dengan anggaran yang besar, seharusnya penyerapan tenaga kerja lokal bisa lebih maksimal sehingga angka pengangguran dapat ditekan,” ujarnya.
Ia menyebut, meski APBD Samarinda pada tahun 2026 mengalami penyesuaian menjadi Rp3,1 triliun, pemerintah tetap diharapkan mampu mengoptimalkan program pembangunan agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anhar juga menyoroti kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang dinilai masih relatif kecil. Karena itu, menurutnya, kebijakan pembangunan harus diarahkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih merata.
Selain itu, ia menilai berbagai proyek infrastruktur strategis yang tengah berjalan di Samarinda perlu memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di Kota Tepian.
“Pembangunan yang berjalan harus mampu memberikan efek ekonomi bagi masyarakat lokal, baik dari sisi tenaga kerja maupun penggunaan material daerah,” jelasnya.
Berdasarkan pengamatannya, sejumlah proyek pembangunan masih didominasi tenaga kerja dan material dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan manfaat ekonomi tidak sepenuhnya berputar di Samarinda.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota untuk melakukan evaluasi terhadap skema pengerjaan proyek infrastruktur, termasuk mendorong kebijakan yang memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan material domestik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Samarinda. (adv/zu)
