SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp200 miliar yang dinilai perlu didukung kajian serta perhitungan yang jelas dan terukur.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai target tersebut cukup ambisius jika dibandingkan dengan capaian pendapatan parkir saat ini.
Menurutnya, DPRD masih membutuhkan penjelasan rinci terkait dasar perhitungan yang digunakan dalam skema parkir berlangganan yang digagas pemerintah daerah.
“Target PAD parkir Rp200 miliar itu kita masih belum tahu realistis atau tidak. Karena sebelumnya saja target dari Dishub sekitar Rp2 miliar tidak tercapai,” ujar Iswandi.
Ia mengatakan, hingga kini DPRD belum menerima paparan lengkap mengenai parameter, metode perhitungan, maupun strategi pelaksanaan program parkir berlangganan tersebut.
“Sekarang pertanyaannya, parkir berlangganan Rp200 miliar itu cara menghitungnya bagaimana? Parameternya apa? Itu yang belum jelas,” tegasnya.
Iswandi menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting sebelum kebijakan diterapkan. Pasalnya, program yang berdampak langsung kepada masyarakat harus memiliki landasan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain aspek perhitungan, DPRD juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, berbagai tekanan ekonomi, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan peningkatan PAD.
“Kita tidak masalah ada inovasi seperti parkir berlangganan, tapi jangan sampai hanya menarik dari masyarakat tanpa ada nilai tambah. Masyarakat harus dapat manfaatnya juga,” katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan, DPRD Samarinda menegaskan tetap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Namun, kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan pelayanan publik, asas keadilan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil Pemerintah Kota Samarinda untuk meminta penjelasan lebih detail terkait program parkir berlangganan. Pembahasan akan mencakup kesiapan regulasi, infrastruktur pendukung, hingga strategi sosialisasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. (adv/zu)
