SAMARINDA – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 terkait program Gratispol menjadi perhatian DPRD Kaltim. Salah satu yang disorot ialah adanya mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan dari lebih dari satu sumber.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengatakan program Gratispol pada dasarnya telah berjalan sesuai mekanisme. Namun, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaannya semakin tertib dan akuntabel.
“Gratispol itu berada di Kesra. Semua masih berproses karena anggarannya disalurkan melalui universitas,” ujar Ekti.
Menurutnya, Komisi IV DPRD Kaltim telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK.
Dari hasil pembahasan, ditemukan sejumlah mahasiswa yang menerima beasiswa ganda. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan sehingga harus segera ditindaklanjuti.
“Ada mahasiswa yang menerima beasiswa dobel. Itu tidak diperbolehkan. Mereka harus memilih salah satu bantuan. Dana dari beasiswa yang tidak dipilih harus dikembalikan melalui universitas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyaluran dana Gratispol dilakukan melalui masing-masing perguruan tinggi. Karena itu, kampus memiliki tanggung jawab memastikan bantuan disalurkan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan lolos proses verifikasi.
DPRD Kaltim pun meminta seluruh perguruan tinggi memperketat validasi data penerima agar tidak terjadi lagi tumpang tindih bantuan yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Seluruh hasil pemeriksaan BPK, lanjut Ekti, akan menjadi bahan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Gratispol maupun program bantuan pendidikan lainnya agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. (zu)
