SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda untuk membahas perkembangan layanan digital dan program transformasi pemerintahan berbasis teknologi, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Ronal Stepen Lonteng dan dihadiri Ketua Komisi I Samri Shaputra bersama sejumlah anggota dewan. Dari pihak Diskominfo hadir Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Ronal menilai Diskominfo memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi sekaligus pengembangan layanan digital di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
“Saya membuka dulu konsep bahwa Diskominfo adalah wajahnya Kota Samarinda. Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah kota, salah satu wajahnya tergambar di Diskominfo,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda Aris Mulyanata juga menilai Diskominfo berperan besar dalam mendukung pengembangan program Smart City di Kota Samarinda.
“Saya apresiasi kerja-kerja Diskominfo karena untuk men-support program Smart City di Kota Samarinda sudah luar biasa,” katanya.
Dalam paparannya, Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah menjelaskan sejumlah layanan digital yang telah diterapkan. Salah satunya digitalisasi pelayanan administrasi di kelurahan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor.
“Sekarang masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi datang ke kelurahan. Dari rumah sudah bisa berurusan. Hampir semua kelurahan sudah terdigitalisasi. Kalau prosedurnya dijalankan, rata-rata layanan bisa selesai sekitar tujuh menit,” jelas Aji.
Menurutnya, layanan tersebut didukung tanda tangan elektronik sehingga proses administrasi tetap berjalan meski pejabat terkait sedang berada di luar kantor.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan melalui aplikasi Samagov. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan pemerintahan, informasi publik, hingga pemantauan kondisi lalu lintas dan banjir melalui jaringan CCTV.
Saat ini, terdapat lebih dari 170 titik CCTV yang terhubung ke sistem dan dapat diakses masyarakat secara real time.
“Kalau hujan atau terjadi kepadatan lalu lintas, masyarakat bisa langsung melihat kondisi lapangan melalui CCTV yang tersedia di Samagov,” ungkapnya.
Diskominfo juga terus mengembangkan layanan darurat 112 sebagai nomor tunggal pelaporan berbagai kondisi kedaruratan, mulai dari kecelakaan hingga keadaan darurat lainnya.
Di bidang konektivitas, pemerintah kota menyediakan akses WiFi gratis di sejumlah ruang publik seperti Teras Samarinda, Citra Niaga, taman kota, hingga wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
Aji mengatakan layanan internet gratis juga telah diperluas ke sejumlah daerah blank spot, di antaranya Loa Kumbar, Sungai Lantung, Batu Cermin, dan Brambai.
“Di beberapa daerah yang belum terjangkau layanan internet, kami hadir memberikan akses WiFi gratis untuk mendukung kebutuhan belajar dan aktivitas masyarakat,” katanya.
Dalam sesi diskusi, anggota Komisi I DPRD Samarinda Muhammad Yusran mengingatkan agar setiap program digitalisasi yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terus dievaluasi sesuai kebutuhan daerah.
Menanggapi hal itu, Aji menyebut sebagian besar aplikasi pemerintahan di Samarinda dikembangkan oleh tim internal Diskominfo sehingga tidak bergantung pada pihak ketiga.
“Semua kami kembangkan sendiri. Prinsipnya kami berupaya agar perangkat daerah tidak lagi bergantung kepada pihak ketiga untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan,” tegasnya.
Di akhir rapat, Komisi I DPRD Samarinda menyatakan akan terus mendukung penguatan layanan digital yang dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan PUBLIK. (adv/zu)
