JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menutup 883 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan itu diambil hanya lima hari setelah dirinya dilantik sebagai pimpinan BGN.
Sudaryono mengatakan, penutupan ratusan dapur tersebut merupakan bagian dari reformasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Langkah itu dilakukan menyusul temuan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pimpinan BGN.
Menurutnya, penghentian operasional kali ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Dapur yang disuspend tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.
“Kalau sebelumnya di-suspend tetapi tetap dibayar, sekarang kalau sudah disuspend berarti ditutup dan tidak dibayar,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7).
Ia menjelaskan, dari total 883 dapur yang ditutup, sebanyak 98 berada di Wilayah I (Sumatera), 311 berada di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan 434 lainnya tersebar di Wilayah III.
“Ini benar-benar suspend karena adanya pelanggaran,” tegasnya.
Selain menutup ratusan dapur, BGN juga memberhentikan 261 pegawai. Jumlah tersebut terdiri atas 224 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 tenaga ahli.
Sudaryono menyebut sebagian besar pegawai non-ASN diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran, termasuk persoalan disiplin kerja.
Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan di masa mendatang, BGN akan memperkuat sistem pengawasan program MBG agar lebih transparan. Nantinya, masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan program, mulai dari penyusunan menu di setiap dapur hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan ditunjuk menggantikan Naniek S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut. (zu)
