SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya menjaga ruang terbuka hijau. Salah satunya dengan cara menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Tepian Mahakam. Namun aksi tersebut mendapat perlawanan dari para PKL. Mereka pun mengadukan tindakan pemerintah ke DPRD Samarinda.
Agar masalah tersebut menemukan titik temu, DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pedagang yang juga dihadiri Satpol PP, hingga Dinas Perdagangan Samarinda, Senin (3/10/2022) di Ruang Rapat Paripurna Dewan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakhruddin mengatakan, yang menjadi masalah hingga harus dilakukan penutupan saat ini adalah juru parkir yang sembarangan menggunakan lahan parkir.
“Kalau memang jukir yang bermasalah, jangan pedagang yang dikorbankan. Kan mereka mencari nafkah untuk kebutuhan masing-masing keluarga,” ucapnya.
Politikus Gerindra itu menyebut, Pemkot Samarinda memang gencar melakukan penataan RTH secara menyeluruh. DPRD Samarinda, sebut dia, mendukung penataan ruang. Tetapi setidaknya pedagang bisa dicarikan solusi terkait penutupan Tepian Mahakam.
Dia meminta Dishub Samarinda untuk membuat regulasi terbaru terkait jukir liar di wilayah tersebut. Misal, jukir resmi yang diberikan seragam. Nanti, jukir yang tidak menggunakan seragam bisa ditindak secara tegas. (ded)
